News

17 NOVEMBER 2026 (SI HUMAS) SERANG,– Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang mengikuti Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026/2027 di Pendopo Bupati Serang, selasa (17/11/2026). SALSA IXDZF

Apel yang dipimpin Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah tersebut diikuti personel Polres Serang, Polresta Serang Kota, Kodim 0602/Serang, Kodim 0623/Cilegon, Basarnas Banten, BPBD Provinsi Banten, PMI, serta berbagai unsur relawan dan instansi terkait lainnya.

Sejumlah unsur yang terlibat di antaranya ORARI, RAPI, TAGANA, Public Safety Center (PSC), BPBD Kabupaten Serang, Dinas Pemadam Kebakaran, serta jajaran perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan pasukan dan alat utama (alut) kesiapsiagaan kebencanaan.

Dalam sambutannya, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan bahwa menjelang akhir tahun, potensi cuaca ekstrem perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kondisi geografis, daya dukung lingkungan, serta kapasitas infrastruktur menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.

“Indonesia memiliki wilayah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, permukiman, daerah aliran sungai hingga perbukitan. Masing-masing wilayah membutuhkan langkah kesiapsiagaan yang berbeda sesuai potensi ancamannya,” kata Bupati.

Ia menjelaskan, sejumlah bencana yang harus diantisipasi selama periode cuaca ekstrem antara lain banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, serta berbagai dampak lainnya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas dibandingkan melakukan penanganan ketika bencana sudah terjadi. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diminta tidak lengah dan mempersiapkan segala kebutuhan sejak dini.

“Lebih baik kita mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi daripada harus bekerja dalam keterbatasan ketika bencana sudah berlangsung. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Bupati juga meminta BPBD, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa meningkatkan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Selain itu, informasi peringatan dini harus disampaikan secara cepat, jelas dan mudah dipahami masyarakat tanpa harus menunggu kondisi semakin memburuk.

Ia menekankan agar seluruh unsur penanggulangan bencana memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, logistik, sarana komunikasi hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi keadaan darurat. Kesiapan tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar tercatat dalam laporan administrasi.

“Koordinasi dan kerja sama lintas sektor harus terus ditingkatkan. Dengan kesiapan personel, peralatan serta sinergi seluruh pihak, kita berharap penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu sehingga risiko serta dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” pungkas Rachmatuzakiyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *